Sering ditanyakan: Mengapa Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada Dpr?

Mengapa para Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR?

Nah, kenapa sih Menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat? karena dalam kementrian berada di lembaga eksekutif sedangkan DPR berada di lembaga yudikatif. dan juga seorang menteri tidak dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat melainkan seorang presiden yang memilihnya.

Siapa yang bertanggung jawab kepada DPR?

(1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Siapakah yang memilih para menteri?

Dalam sistem pemerintahan presidensiil seperti di Amerika Serikat, Meksiko, dan Indonesia, menteri diangkat oleh presiden, tidak harus selalu dari badan legislatif.

Apa saja tugas DPR?

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Apa fungsi DPR menurut UUD 1945?

Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Adapun penetapan anggota BAKN periode 2014-2019 telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 April 2018.

You might be interested:  Pertanyaan: Mengapa Surat At Taubah Tidak Pakai Bismillah?

Apakah presiden dapat membubarkan DPR?

Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada institusi lebih tinggi dari presiden kecuali konstitusi secara hukum dan rakyat secara politik.

Siapa yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri apa istilahnya?

8. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri – menteri ini adalah sebagai pembantu Presiden, diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR atau MPR.

Siapa yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri?

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden.

Siapakah yang bisa mengangkat dan memberhentikan menteri?

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan: Presiden dibantu oleh menteri – menteri negara. Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Apa tugas DPR brainly?

Jawaban: Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

Apa tugas DPD RI?

Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah:

  • Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang.
  • Pembahasan Rancangan Undang-Undang.
  • Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK.
  • Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang.

DPD tugasnya apa?

Pasal 22D UUD 1945 telah menyebutkan kewenangan DPD dibidang legislasi yakni pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *